Langsung ke konten utama

Cari Jelajahi APIHubungkan Claude

Beranda
UU
UU Nomor 4 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

UU Nomor 4 Tahun 1974

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Beranda Jelajahi Cari Hubungkan Claude API

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

© 2026 Pasal.id. Platform Hukum Indonesia Terbuka

Daftar Isi

BAB IKETENTUAN UMUM
BAB IIURUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
- Pasal 5
- Pasal 6
BAB IIIKETENTUAN PERALIHAN
BAB IVKETENTUAN PENUTUP
- Pasal 11
- Pasal 12

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dibentuk Kabupaten Aceh Tenggara. Pasal 2 …

Pasal 2

Status

Berlaku

Sumber

peraturan.go.id

Bagikan

(1) Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara meliputi dan terdiri dari Kecamatan-kecamatan : a. Pulonas, b. Bambel, c. Lawe Sigala-gala, d. Blangkejeren, e. Kutapanjang, f. Rikit.Gaib, g. Lawe Alas, h. Terangon, i. Babussalam, yang dipisahkan dari Kabupaten Aceh Tengah yang dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Drt. Tahun 1956 juncto UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 1956. (2) Wilayah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana yang ditentukan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Drt. Tahun 1956 juncto UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 1956, diubah sehingga meliputi dan terdiri dari Kecamatan-kecamatan : a. Bukit, b. Babasan, c. Lingga, d. Kota Takengon, e. Badar, f. Timang Gajah, g. Sila Nara. Pasal 3 …

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara berkedudukan di Kutacane. (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah (baru) berkedudukan di Takengon.

Pasal 4

(1) Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Deerah Kabupaten Aceh Tenggara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan UNDANG-UNDANG yang berlaku. (2) Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (baru) masing-masing mempunyai Anggota sekurang- kurangnya 20 (dua-puluh) orang dan sebanyak-banyakaya 40 (empat- puluh) orang.

BAB II

URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH

Pasal 5

Urusan rumah tangga Daerah yang ditentukan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Drt. Tahun 1956 untuk Kabupaten Aceh Tengah (lama) berlaku pula bagi Kabupaten Aceh Tenggara. Pasal 6 …

Pasal 6

(1) Untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah yang dimaksud dalam Pasal 5 UNDANG-UNDANG ini, di Kabupaten Aceh Tenggara dibentuk Sekretariat Daerah dan Dinas-dinas Daerah. (2) Untuk melancarkan jalannya pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pengelolaan harta, dan milik serta lain-lain hal yang dipandang perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

(1) Kepala Perwakilan Kabupaten Aceh Tengah (lama) di Kutacane yang ada pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, ditunjuk sebagai pejabat Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sampai dilantiknya Kepala Daerah baru hasil pemilihan. (2) Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah (lama) pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, tetap sebagai Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah (baru) sampai habis masa jabatannya. Pasal 8 …

Pasal 8

(1) Pegawai-pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah (lama) yang bekerja di dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. (2) Harta kekayaan baik yang berujud benda bergerak maupun tidak bergerak yang dikuasai dan atau dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah (lama) yang ada dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. (3) Penyelesaian admwstrasi mengenai ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 9

(1) Untuk membantu perlengkapan pertama organisasi pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, maka dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut pada mata Anggaran Departemen Dalam Negeri disediakan sejumlah biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Negara. (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga disediakan oleh Departemen-departemen yang bersangkutan dalam rangka menyiapkan perlengkapan pertarna Jawatan-jawatan atau Instansi Pemerintah Pusat yang harus dibentuk di Kabupaten Aceh Tenggara. Pasal 10 …

Pasal 10

Segala peraturan perundang-undangan yang pada saat mulai berlakunya UNDANG-UNDANG ini berlaku bagi Kabupaten Aceh Tengah (lama), tetap berlaku bagi Kabupaten Aceh Tenggara sepanjang tidak bertentangan dengan UNDANG-UNDANG ini dan selama belum dicabut atau diganti berdasarkan UNDANG-UNDANG ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang timbul sebagai akibat dan dalam rangka pelaksanaan UNDANG-UNDANG ini, diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12

UNDANG-UNDANG ini disebut "UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH TENGGARA". UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar … Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 1974 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO JENDERAL TNI. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 1974 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd SUDHARMONO, SH. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 32