Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang KEPEMUDAAN

UU Nomor 40 Tahun 2009

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan: 1. Pemuda adalah warga negara INDONESIA yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. 2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. 3. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. 4. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. 5. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan. 6. Pemberdayaan . . . 6. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. 7. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. 8. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilam dan kemandirian berusaha. 9. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah. 10. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. 11. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. 12. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel. 13. Masyarakat adalah warga negara INDONESIA yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan. 14. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 15. Pemerintah . . . 15. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 16. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH, DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

Koreksi

(1) Pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyelenggarakan fungsi di bidang kepemudaan yang meliputi: a. perumusan dan penetapan kebijakan; b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan d. pengawasan atas pelaksanaan tugas.

Pasal 11

(1) Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan MENETAPKAN kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan Pasal 12 . . .

Pasal 12

(1) Pemerintah mempunyai wewenang MENETAPKAN kebijakan nasional dan koordinasi untuk menyelenggarakan pelayanan kepemudaan. (2) Pemerintah daerah mempunyai wewenang MENETAPKAN dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah.

Pasal 13

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

Pasal 14

(1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota. (2) Menteri dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan kebijakan dan program di bidang kepemudaan dengan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonpemerintah, dan/atau pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya. Pasal 15 . . .

Pasal 15

Menteri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelayanan kepemudaan dapat melakukan kerjasama dengan negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 16

Koreksi

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Pasal 17

Koreksi

(1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan: a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan; b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual; dan/atau c. meningkatkan kesadaran hukum. (2) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan: a. memperkuat wawasan kebangsaan; b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara; c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum; d. meningkatkan . . . d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik; e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau f. memberikan kemudahan akses informasi. (3) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan: a. pendidikan politik dan demokratisasi; b. sumberdaya ekonomi; c. kepedulian terhadap masyarakat; d. ilmu pengetahuan dan teknologi; e. olahraga, seni, dan budaya; f. kepedulian terhadap lingkungan hidup; g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan nasional untuk: a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara; b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa; d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum; e. meningkatkan . . . e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat; f. meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa

Pasal 20

Setiap pemuda berhak mendapatkan: a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif; b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaaan tanpa diskriminasi; c. advokasi; d. akses untuk pengembangan diri; dan e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

Pasal 21

Setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.

BAB VIII

PENGEMBANGAN

Pasal 26

Koreksi

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah MENETAPKAN kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional. (2) Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan. (3) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui: a. pendidikan; b. pelatihan; c. pengaderan . . . c. pengaderan; d. pembimbingan; e. pendampingan; dan/atau f. forum kepemimpinan pemuda. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 27

(1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional. (2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan. (3) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui: a. pelatihan; b. pemagangan; c. pembimbingan; d. pendampingan; e. kemitraan; f. promosi; dan/atau g. bantuan akses permodalan (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH. Pasal 28 . . .

Pasal 28

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan pemuda.

Pasal 29

(1) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreatifitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional. (2) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan. (3) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui: a. pelatihan, b. pendampingan, dan/atau c. forum kepemimpinan pemuda. (4) Pengembangan kepeloporan pemuda dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik daerah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH. BAB IX . . .

BAB XI

ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 40

Koreksi

(1) Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda. (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan. (4) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 41

(1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan nasional. (2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstrasatuan pendidikan menengah. (3) Organisasi . . . (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas organisasi intrasatuan dan ekstrasatuan pendidikan tinggi.

Pasal 42

Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditujukan untuk: a. mengasah kematangan intelektual; b. meningkatkan kreativitas; c. menumbuhkan rasa percaya diri; d. meningkatkan daya inovasi; e. menyalurkan minat bakat; dan/atau f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 43

Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sekurang-kurangnya memiliki: a. keanggotaan; b. kepengurusan; c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 44

Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 45

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan. (2) Satuan . . . (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.

Pasal 46

Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang KEPEMUDAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 27

Pasal 28

BAB Ketiga

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB X

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

BAB XI

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

BAB XII

Pasal 47

BAB XIII

Pasal 48

BAB XIV

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

BAB XV

Pasal 52

BAB XVI

Pasal 53

Pasal 54