Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang KABUPATEN KAMPAR DI PROVINSI RIAU

Kabupaten Kampar terdiri atas 2l Kecamatan, yaitu: a. Kecamatan Bangkinang Kota; b. Kecamatan Kampar; c. Kecamatan Tambang; d. Kecamatan XIII Koto Kampar; e. Kecamatan Kuok; f. Kecamatan Siak Hulu; g. Kecamatan Kampar Kiri; h. Kecamatan Kampar Kiri Hilir; i. Kecamatan Kampar Kiri Hulu; j. Kecamatan Tapung; k. Kecamatan Tapung Hilir; 1. Kecamatan Tapung Hulu; m. Kecamatan Salo; n. Kecamatan Rumbio Jaya; o. Kecamatan Bangkinang; p. Kecamatan Perhentian Raja; q. Kecamatan Kampa; r. Kecamatan Kampar Utara; s. Kecamatan Kampar Kiri Tengah; t. Kecamatan Gunung Sahilan; dan u. Kecamatan Koto Kampar Hulu. (dua puluh satu)

(1) Kabupaten Kampar mempunyai batas daerah: a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Siak; b. sebelah timur berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. (21 Penegasan batas daerah Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Ibu Kota Kabupaten Kampar berkedudukan di Kecamatan Bangkinang.

Kabupaten Kampar memiliki karakteristik, yaitu: a. kewilayahan dengan ciri geografis terutama kawasan dataran rendah berupa daerah aliran sungai, kawasan perairan berupa danau, sungai, dan waduk, serta kawasan dataran tinggi berupa gugusan Bukit Barisan; b. potensi sumber daya alam berupa perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral, serta potensi pariwisata, potensi perdagangan dan jasa, serta potensi industri; dan c. adat dan budaya Kampar terdiri dari keragaman suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religius, serta rukun dalam kebhinekaan dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan. BABIII ...

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, semua peraturan perrrndang-undangan yang merrrpakan peraturan pelaksanaan dari UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG ini.

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Kampar dalam UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. UNDANG-UNDANG diundangkan.

ini mulai berlaku pada tanggal Agar REPUNLIK INI}ONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund€rngan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 149 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA INDONESIA Perundang-undangan Hukum, ttd. Setiawati