Pasal 1
Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
3. Provinsi Banten adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4010).
4. Kabupaten Tangerang adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 1950), yang merupakan kabupaten asal Kota Tangerang Selatan.
BAB II . . .