Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 199…

Pasal 1

Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan : 1. Pendapatan negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang digunakan untuk membiayai belanja negara; 2. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan bukan pajak; 3. Penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri; 4. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan; 5. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas utang dalam negeri dan luar negeri; 6. Pengelulan pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan; 7. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran; 8. Sisa anggaran lebih adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara; 9. Sektor adalah kumpulan subsektor; 10. Subsektor adalah kumpulan program; 11. Bantuan program adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan; 12. Bantuan proyek adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperoleh dari : a. Sumber-... a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri; b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan. (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 88.060.700.000.000,00 (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.026.000.000.000,00 (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1998 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 101.086.700.000.000,00

Pasal 3

Koreksi

(1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan : a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 64.714.600.000.000,00 b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 15.120.300.000.000,00 c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 8.225.800.000.000,00 (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan : a. Bantuan program sebesar nihil; b. Bantuan proyek sebesar Rp 13.026.000.000.000,00

Pasal 4

Koreksi

(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 terdiri dari : a. Pengeluaran Rutin; b. Pengeluaran Pembangunan. (2) Pengeluaran ... (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 62.158.800.000,00 (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 38.927.900.000,00 (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 101.086.700.000,00

Pasal 5

Koreksi

(1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor : 01 Sektor industri sebesar Rp 73.593.122.000,00 02 Sektor pertanian dan Rp 579.010.522.000,00 kehutanan sebesar 03 Sektor perairan sebesar Rp 37.300.824.000,00 04 Sektor tenaga kerja Rp 141.729.400.000,00 sebesar 05 Sektor perdagangan, pe- Rp 28.979.275.973.000,00 ngembangan usaha nasio- nal, keuangan, dan kope- rasi sebesar 06 Sektor transportasi, Rp 301.273.894.000,00 meteorologi dan geofisika sebesar 07 Sektor pertambangan dan Rp 127.379.962.000,00 energi sebesar 08 Sektor pariwisata, pos dan Rp 74.271.275.000,00 telcomunikasi sebesar 09 Sektor pembangunan Rp 11.707.532.111.000,00 daerah dan transmigrasi sebesar 10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar Rp 256.104.073.000,00 11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olahraga sebesar Rp 4.192.871.391.000,00 12 Sektor kepulauan dan keluarga sejahtera sebesar Rp 315.870.504.000,00 13 Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar Rp 582.768.507.000,00 14 Sektor perumahan dan permukiman sebesar Rp 20.083.759.000,00 15 Sektor agama sebesar Rp 1.195.776.517.000,00 16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 383.659.477.000,00 17 Sektor hukum sebesar Rp 689.994.885.000,00 18 Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar Rp 4.805.542.495.000,00 19 Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Rp 1.417.040.649.000,00 20 Sektor pertahanan dan keamanan sebesar Rp 6.277.720.660.000,00 (2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini. (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor : 01 Sektor industri sebesar Rp 589.747.000.000,00 02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar Rp 1.512.993.000.000,00 03 Sektor pengairan sebesar Rp 2.616.136.000.000,00 04 Sektor tenaga kerja sebesar Rp 269.406.000.000,00 05 Sektor perdagangan, pe- ngembangan usaha nasio- nal, keuangan, dan koperasi sebesar Rp 549.927.000.000,00 06 Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar Rp 6.849.854.000.000,00 07 Sektor pertambangan dan energi sebesar Rp 4.422.982.000.000,00 08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar Rp 962.667.000.000,00 09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar Rp 7.164.086.000.000,00 10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar Rp 685.760.000.000,00 11 Sektor pendidikan, ke- budayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olahraga sebesar Rp 4.676.944.000.000,00 12 Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar Rp 690.941.000.000,00 13 Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar Rp 2.097.216.000.000,00 14 Sektor perumahan dan permukiman sebesar Rp 1.533.757.000.000,00 15 Sektor agama sebesar Rp 304.034.000.000,00 16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 881.778.000.000,00 17 Sektor hukum sebesar Rp 195.028.000.000,00 18 Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar Rp 910.974.000.000,00 19 Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Rp 286.119.000.000,00 20 Sektor pertahanan dan keamanan sebesar Rp 1.727.551.000.000,00 (4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6

Koreksi

Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ke dalam program dan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN.

Pasal 7

Koreksi

Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) ke dalam program dan proyek-proyek ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 1997/1998 Pemerintah membuat Laporan Semester I mengenai : a. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri; b. Realisasi Penerimaan Pembangunan; c. Realisasi Pengeluaran Rutin; d. Realisasi Pengeluaran Pembangunan; e. Perkembangan Moneter dan Perkrediten; f. Perkembangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri. (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah menyusun prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya akhir bulan Oktober untuk dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah. (4) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998.

Pasal 9

Koreksi

(1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan PERATURAN PEMERINTAH dipindahkan ke Tahun Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1998/1999. (2) PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 1998/1999.

Pasal 10

Koreksi

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1997/1998 dapat digunakan untuk membiayai anggaran belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Koreksi

Pemerintah mengajukan Rancangan UNDANG-UNDANG tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 berdasarkan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 1997/1998 berakhir.

Pasal 12

Koreksi

(1) Setelah Tahun Anggaran 1997/1998 berakhir, Pemerintah membuat Perhitungan Anggaran Negara mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan. (2) Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan setelah Tahun Anggaran 1997/1998 berakhir.

Pasal 13

Koreksi

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi UNDANG-UNDANG ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Koreksi

UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1997. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 1997 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 16 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Lambock V. Nahattands

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14