Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang KABUPATEN BANGLI DI PROVINSI BALI

Kabupaten Bangli terdiri atas 4 (empat) Kecamatan, yaitu: a. Kecamatan Susut; b. Kecamatan Bangli; c. Kecamatan Tembuku; dan d. Kecamatan Kintamani.

(1) Kabupaten Bangli mempunyai batas daerah: a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng; b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karangasem; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Klungkung; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung. (2) Penegasan batas daerah Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Ibu Kota Kabupaten Bangli berkedudukan di Kecamatan Bangli.

Kabupaten Bangli memiliki karakteristik, yaitu a. kewilayahan dengan ciri geografis berupa kawasan perbukitan, pegunungan, dan kawasan perairan berupa danau; b. potensi sumber daya alam berupa pertanian, perikanan dan peternakan, serta potensi sumber daya pariwisata; dan c. kekayaan c kekayaan sejarah, suku bangsa, adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal yang memiliki karakter religius dengan menjunjung tinggi dan berlandaskan Tri Hita Karana dan Sad Kerthi.

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UNDANG-UNDANG Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1958 Nomor I22, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 1655), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG ini.

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bangli dalam UNDANG-UNDANG Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1958 Nomor 122,Tarnbahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 1655), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. UNDANG-UNDANG diundangkan.

ini mulai berlaku pada tanggal Agar Agar setiap pengundangan penempatannya INDONESIA. orang mengetahuinya, memerintahkan UNDANG-UNDANG ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 259 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Perundang-undangan dan ministrasi Hukum ,N ttd * S a Djaman I