Undang-Undang Nomor 75 Tahun 1957 tentang VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

Badan-badan resmi yang hingga keluarnya UNDANG-UNDANG ini semata- mata mengurus persoalan Veteran disatukan di bawah Kementerian yang mengatur urusan Veteran.

(1) Pendaftaran dan pengakuan seseorang sebagai Veteran pejuang Kemerdekaan diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH. (2) Kepada pejuang kemerdekaan yang telah gugur dimasa antara 17 Agustus 1945 dan 27 Desember 1949 sebagai akibat mempertahankan Negara Republik INDONESIA diberikan rehabilitasi posthuum sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA.

Barang siapa yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 dan didaftar menurut ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 berhak memakai sebutan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA. Pasal 6…

Seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA boleh memakai pakaian seragam dengan tanda pangkat terakhir dalam upacara- upacara nasional dan hari nasional dan kemiliteran, menurut ketentuan- ketentuan yang ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH.

(1) Jika seseorang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA itu pegawai Negeri atau menjadi pegawai Negeri, maka masa selama ia turut berjuang mengangkat senjata dihitung dua kali lipat sebagai masa dinas penuh untuk perhitungan pensiun. (2) Seorang pegawai yang berjuang dimasa yang disebut dalam pasal 1 sub a harus diterima kembali dalam jawatannya semula dengan Mengingat peraturan-peraturan kepegawaian yang berlaku. (3) Seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA yang berhubung dengan peri-kehidupannya ternyata membutuhkan bantuan harus diberi bantuan menurut PERATURAN PEMERINTAH, yang mengatur cara pemberian serta bentuk bantuan ltu bagi para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA itu. (4) Janda-janda dan anak-anak yatim piatu dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA yang gugur di masa perjuangan seperti dimaksud dalam pasal 1 diberi tunjangan menurut PERATURAN PEMERINTAH, yang mengatur hal ini. (5) Seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA serta keluarganya, yang ternyata harus mendapat bantuan menurut ayat 3 pasal ini, diberi pertolongan dokter menurut peraturan tentang pertolongan dokter yang berlaku bagi pegawai yang dipensiun. Pasal 8…

Kepada seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA yang belum mempunyai lapangan pekerjaan, dapat diberikan latihan kejuruan atas tanggungan Pemerintah, menurut cara dan waktu yang akan ditetapkan dalam PERATURAN PEMERINTAH.

(1) Seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan didahulukan dalam memperoleh jabatan dalam dinas Pemerintah, apabila ia memenuhi syarat-syarat kecakapan yang dibutuhkan untuk jabatan itu. (2) Ketentuan dalam ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi perusahaan Pemerintah dan partikulir, menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur selanjutnya dengan PERATURAN PEMERINTAH. (3) Pada waktu mulai berlakunya UNDANG-UNDANG ini, maka perusahaan- perusahaan tersebut dalam ayat (2) pasal ini, diharuskan menerima Veteran Pejuang Kemerdekaan sebagai pegawai, sekurang-kurangnya 25% dari lowongan yang ada.

Kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan yang berusaha secara sendirian maupun secara bersama-sama, diberikan bantuan dan bimbingan yang akan diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH. BAB IV…

Seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan berkewajiban menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan kaum Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA.

Seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan berkewajiban memegang rahasia militer dan menjungjung tinggi kehormatan Negara.

Barangsiapa dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang ketentuan-ketentuan menurut Pasal 1; dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dan/atau hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah. Pasal 14…

Barangsiapa menamakan dirinya Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA, sedang ia tidak berhak atas nama/sebutan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dan/atau hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah.

Penguasa-penguasa yang melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 9 ayat (3), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dan/atau hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah.

Seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal-pasal 11 dan 12, dicabut haknya dan sebutannya sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA, di samping ia dihukum menurut peraturan-peraturan hukum pidana sipil yang berlaku.

Perbuatan pidana yang tercantum dalam Pasal-pasal 13, 14 dan 15 adalah kejahatan. BAB VI…

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 2 pasal ini, maka dengan berlakunya UNDANG-UNDANG ini peraturan-peraturan yang mengenai persoalan Veteran yang telah ada dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Seorang Veteran yang menerima perlakuan menurut peraturan- peraturan yang berlaku, sebelum mulai berlakunya UNDANG-UNDANG ini, tetap menerima perlakuan sesuai dengan peraturan itu sampai mengenai hal-hal itu ada keterntuan-ketentuan lain yang ditentukan dalam PERATURAN PEMERINTAH, dengan pengertian bahwa ia tidak akan dirugikan.

UNDANG-UNDANG ini disebut "UNDANG-UNDANG Veteran Pejuang Kemerdekaa Republik INDONESIA" dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO Diundangkan pada tanggal 17 Desember 1957. MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM MENTERI URUSAN VETERAN, ttd CHAIRUL SALEH LEMBARAN NEGARA NOMOR 162 TAHUN 1957