Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang KABUPATEN GIANYAR DI PROVINSI BALI

Kabupaten Gianyar terdiri atas 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu: a. Kecamatan Sukawati; b. Kecamatan Blahbatuh; c. Kecamatan Gianyar; d. Kecamatan Tampaksiring; e. Kecamatan Ubud; f. Kecamatan Tegallalang; dan g. Kecamatan Payangan.

(1) Kabupaten Gianyar mempunyai batas daerah: a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bangli; b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung; c. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Badung; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. (2) Penegasan batas daerah Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Ibu Kota Kabupaten Gianyar berkedudukan di Kecamatan Gianyar.

Kabupaten Gianyar memiliki karakteristik, yaitu: a. kewilayahan dengan ciri kondisi geografis utama kombinasi antara kawasan daratan, pesisir, dan perbukitan; b. potensi b. potensi pariwisata serta potensi sumber daya alam berupa pertanian, peternakan, dan perikanan; dan c. kekayaan sejarah, adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal yang memiliki karakter religius dengan menjunjung tinggi dan berlandaskan Ti Hita Karana dan Sad Kerthi.

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UNDANG-UNDANG Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah- daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1958 Nomor 122, Tarnbahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 1655), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG ini.

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Gianyar dalam UNDANG-UNDANG Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 1655), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. UNDANG-UNDANG diundangkan.

ini mulai berlaku pada tanggal Agar Agar setiap pengundangan penempatannya INDONESIA. orang mengetahuinya, memerintahkan UNDANG-UNDANG ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 261 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Perundang-undangan dan nistrasi Hukum, ttd ilvanna Djaman + la I