Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA

UU Nomor 8 Tahun 1971

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Dengan tidak mengurangi tugas dan wewenang Departemen- departemen dalam bidangnya masing-masing, maka tata-usaha, pengawasan pekerjaan dan pelaksanaan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi serta pengawasan hasil pertambangannya dipusatkan pada Departemen yang lapangan tugasnya meliputi pertambangan minyak dan gas bumi. (2) Pengawasan termaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi pengawasan produksi, pengawasan keselamatan kerja dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam pertambangan minyak dan gas bumi yang menyangkut kepentingan umum. (3) Cara … (3) Cara pengawasan dan pengaturan keselamatan kerja yang ditujukan untuk keamanan, keselamatan kerja dan effisiensi pekerjaan dari pada pelaksanaan usaha pertambangan minyak dan gas bumi, diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 26

Koreksi

(1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Direksi diwajibkan menyampaikan kepada Dewan Komisaris Pemerintah anggaran Perusahaan yang disusun sedemikian rupa, sehingga: a. menggambarkan dengan jelas kegiatan Perusahaan serta kegiatan anak-anak Perusahaan dan penyertaan-penyertaannya; b. mencakup rencana kerja kegiatan operasi dan rencana investasi Perusahaan; c. dalam rangka kerjasama dengan kontraktor-kontraktor Kontrak Production Sharing, maka Perusahaan diwajibkan untuk mengajukan anggaran tersendiri mengenai hal tersebut. (2) Anggaran Perusahaan termaksud pada ayat (1) pasal ini baru mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah. (3) Apabila sampai permulaan tahun buku Dewan Komisaris Pemerintah tidak mengemukakan-keberatannya, maka anggaran Perusahaan dan rencana kerja Perusahaan berlaku sepenuhnya. (4) Tiap perobahan atas anggaran Perusahaan dan rencana kerja Perusahaan yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Pemerintah. (5) Setiap … (5) Setiap 3 (tiga) bulan sekali Direksi menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dari pada anggaran Perusahaan dan laporan kegiatan lainnya kepada Dewan Komisaris Pemerintah dan Departemen Pertambangan. Pasal 27. Untuk hal-hal tersebut di bawah ini Direksi diwajibkan meminta persetujuan lebih dahulu dari Dewan Komisaris Pemerintah: a. Tindakan-tindakan yang mengikat kekayaan Perusahaan sebagai jaminan; b. Melakukan pinjaman yang melebihi sesuatu jumlah yang akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah; c. Mendirikan anak-anak Perusahaan atau mengadakan penyertaan, d. Mengadakan perjanjian/kontrak pembelian dan penjualan yang sifat dan besarnya akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah. Pasal 28. Semua alat liquide pada dasarnya disimpan dalam Bank milik Negara, tetapi untuk kelancaran jalannya Perusahaan dapat pula disimpan pada Bank-bank lain dengan persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah. BAB XI. LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25

BAB X

Pasal 26

Pasal 29

BAB XIII