Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UU Nomor 8 Tahun 2003

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Manggarai Barat, Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati Manggarai sesuai dengan peraturan perundang-undangan menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat hal-hal sebagai berikut: a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat; b. barang ... b. barang milik/kekayaan daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Manggarai yang berada dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat; c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Manggarai yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Manggarai Barat; d. utang piutang Kabupaten Manggarai yang kegunaannya untuk Kabupaten Manggarai Barat; serta e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Manggarai Barat. (2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian Kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati Manggarai Barat. (3) Dalam hal penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dapat melakukan upaya hukum.

Pasal 14

(1) Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan kepada Kabupaten Manggarai sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat. (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari sebagian Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Kabupaten Manggarai, serta Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Manggarai yang diterima dari Pemerintah dan Provinsi. (3) Pembagian secara proporsional dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati Manggarai atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai. (4) Pemerintah ... (4) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalokasikan anggaran biaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan pembangunan sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 15

(1) Sebelum Kabupaten Manggarai Barat MENETAPKAN Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati sebagai pelak sanaan UNDANG-UNDANG ini, semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Manggarai yang berlaku di wilayah Kabupaten Manggarai Barat tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. (2) Dengan diberlakukannya UNDANG-UNDANG ini, semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Manggarai ha-rus disesuaikan dengan UNDANG-UNDANG ini.