Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang PROVINSI SUMATERA UTARA

Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 25 (dua puluh lima) kabupaten dan 8 (delapan) kota, yaitu: a. Kabupaten Tapanuli Tengah; b. Kabupaten Tapanuli Utara; c. Kabupaten Tapanuli Selatan; d. Kabupaten Nias; e. Kabupaten Langkat; f. Kabupaten Karo; g. Kabupaten Deli Serdang; h. KabupatenSimalungun; i. Kabupaten Asahan; j. KabupatenLabuhanbatu; k. Kabupaten Dairi; 1. Kabupaten Toba; m" Kabupaten Mandailing Natal; n. Kabupaten Nias Selatan; o. Kabupaten Pakpak Bharat; p. Kabupaten Humbang Hasundutan; q. Kabupaten Samosir; r. Kabupaten Serdang Bedagai; s. Kabupaten Batu Bara; t. Kabupaten Padang Lawas Utara; u. Kabupaten Padang Lawas; v. Kabupaten. . . v. Kabupaten Labuhanbatu Selatan; w. Kabupaten Labuhanbatu Utara; x. Kabupaten Nias Utara; y. Kabupaten Nias Barat; z. Kota Medan; aa. Kota Pematangsiantar; bb. Kota Sibolga; cc. Kota Tanjungbalai; dd. Kota Binjai; ee. Kota Tebing Tinggi; ff. Kota Padangsidimpuan; dan gg. Kota Gunungsitoli.

Ibu kota Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Kota Medan.

Provinsi Sumatera Utara memiliki karakteristik, yaitu: a. kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran rendah berupa gambut, pesisir, dan pantai, kawasan perairan berupa danau, kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan yang merupakan hutan tropis alami, kawasan taman nasional yang menjadi salah satu potensi pariwisata, dan kawasan kepulauan yang merupakan bagian dari potensi kewilayahan Provinsi Sumatera Utara; b. potensi sumber daya alam Provinsi Sumatera Utara cukup berlimpah, meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, potensi bahan tambang dan mineral, pariwisata, dan potensi lainnya; dan c.suku... . c. suku bangsa dan budaya terdiri atas keragaman suku asli, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, kesatuan adat budaya, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Utara.

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku: a. penyebutan atau penulisan Kota Padang Sidempuan dalam dokumen kependudukan dan catatan sipil serta dokumen lainnya yang bersifat pribadi masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya; dan b. penggunaan nomenklatur Kota Padangsidimpuan di lingkungan instansi pemerintah dan swasta dilakukan secara bertahap.

Ketentuan mengenai susunan dan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. cara sesuai Pasal 8. . .

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatra Dalam Tiga Propinsi dan UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG ini.

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku: a. UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun L948 tentang Pembagian Sumatra Dalam Tiga Propinsi; dan b. ketentuan mengenai perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera Utara dalam UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2023 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO UNDANG-UNDANG ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. LEMBARAN NEGARA REPUBLTK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 55 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA INDONESIA Perundang-undangan Hukum, ttd Djaman I PRESIOEN