Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang PEMBENTUKAN PROPINSI BENGKULU

Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan Negara atau Daerah yang berlaku bagi Propinsi Sumatera Selatan lama, mutatis-mutandis berlaku bagi Propinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan pasal 1, sampai saat ketentuan itu diubah, diganti atau dicabut. Pasal 6…

Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan lama pada saat UNDANG-UNDANG ini berlaku tetap menjabat sebagai Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

(1) Pada saat UNDANG-UNDANG ini berlaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Sumatera Selatan lama tetap berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Sumatera Selatan, kecuali mereka yang bertempat tinggal pokok di dalam wilayah Propinsi Bengkulu, berhenti sebagai anggota. (2) Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan ayat (1), diisi menurut peraturan perundangan yang berlaku. (3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dimaksud pada ayat (1) yang bertempat tinggal pokok Di dalam wilayah Propinsi Bengkulu, oleh Menteri Dalam Negeri dapat diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Bengkulu.

Pada saat UNDANG-UNDANG ini berlaku bagi Propinsi Bengkulu, oleh PRESIDEN ditunjuk penguasa yang dimaksud pada pasal 18 ayat (2) UNDANG-UNDANG No. 18 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 83). Pasal 9…

(1) Pada saat UNDANG-UNDANG ini berlaku, anggota Badan. Pemerintah Harian Propinsi Sumatera Selatan lama tetap menjadi anggota Badan Pemerintah Harian Propinsi Sumatera Selatan, kecuali mereka yang pengangkatannya pada kedudukannya itu semata-mata didasarkan atas kepentingan wilayah yang kini telah menjadi Propinsi Bengkulu, diberhentikan sebagai anggota atas usul Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan. (2) Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada ayat (1) diisi menurut peraturan perundangan yang berlaku (3) Anggota Badan Pemerintah Harian Propinsi Sumatera Selatan lama yang diberhentikan seperti dimaksud pada ayat (1) oleh Menteri Dalam Negeri dapat diangkat menjadi anggota Badan Pemerintah Harian Propinsi Bengkulu.

(1) Dengan memperhatikan kepentingan masing-masing Daerah secara timbal-balik, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan menyerahkan kepada Kepala Daerah Propinsi Bengkulu: a. pegawai-... a. pegawai-pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Propinsi Bengkulu sebagai tenaga pangkal pada saat pelaksanaan pembentukan. b. tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya yang menjadi hak milik atau dikuasai oleh Propinsi Sumatera Selatan lama, apabila barang-barang itu terdapat, terletak atau berfungsi dalam Propinsi Bengkulu. c. alat pengangkutan di laut atau sungai dan perlengkapannya. d. alat pengangkutan darat. e. surat-surat berharga, uang, biaya untuk pengeluaran modal dan routine yang telah tersedia. f. Perkakas-perkakas, perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, perpustakaan dan barang bergerak lainnya. (2) Penyelesaian penyerahan dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perantaraan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Mengingat batas kemampuan keuangan pada Negara dan Daerah yang bersangkutan pada saat berlakunya UNDANG-UNDANG ini, selama Propinsi Bengkulu dimaksud pada pasal 1 belum dapat menjalankan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dengan sepenuhnya, untuk sementara waktu pelaksanaan pemerintahan Propinsi Bengkulu diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH. Pasal 12…

Selama menjalankan pemerintahan sebagai dimaksud pada pasal 11, Propinsi Bengkulu adalah instansi atasan bagi Kabupaten dan Kotamadya dimaksud pada pasal 1.

Pembiayaan pelaksanaan UNDANG-UNDANG ini disiapkan dan berlaku untuk tahun anggaran 1968.

Kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan UNDANG-UNDANG ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

UNDANG-UNDANG ini disebut "UNDANG-UNDANG tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu" dan berlaku pada hari yang akan ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH. Agar... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal 12 September 1967. Pd. PRESIDEN Republik INDONESIA, ttd SOEHARTO Jenderal T.N.I. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 September 1967. Presidium Kabinet Ampera; Sekretaris, ttd SUDHARMONO S.H. Brig. Jen. T.N.I. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NOMOR 19