Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang PROVINSI SUMATERA SELATAN

Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 13 (tiga belas) kabupaten dan 4 (empat) kota, yaitu: a. Kabupaten Ogan Komering Ulu; b. Kabupaten Ogan Komering Ilir; c. Kabupaten Muara Enim; d. Kabupaten Lahat; e. Kabupaten Musi Rawas; f. Kabupaten Musi Banyuasin; g. KabupatenBanyuasin; h. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; i. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; j. Kabupaten Ogan Ilir; k. Kabupaten Empat Lawang; 1. Kabupaten Penukal Abab Lematang llir; m. Kabupaten Musi Rawas Utara; n. Kota Palembang; o. Kota Pagar Alam; p. Kota Lubuk Linggau; dan q. Kota Prabumulih. Pasal4... PRES'DEN REPUBLIK INDONE$IA

Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Kota Palembang.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki karakteristik, yaitu: a. kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran rendah berupa rawa pasang surut, lebak, dan gambut, kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan yang merupakan hutan tropis alami yang dilindungi, kawasan taman nasional yang menjadi potensi pariwisata, dan daerah aliran sungai yang merupakan bagiah dari potensi kewilayahan; b. potensi sumber daya alam berupa pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata, potensi sumber daya mineral berupa pertambangan dan energi, dan potensi sumber daya air berupa sungai beserta anak sungai dan danau; dan c. suku bangsa dan budaya terdiri atas keragaman suku asli, kekayaan sejareth Sriwijaya, bahasa, kesenian, desa adat, kesatuan adat budaya marga, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Selatan.

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan "PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "UNDANG-UNDANG Darurat No. 16 Tahun 1955 tentang Perubahan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), Sebagai UNDANG-UNDANG (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG ini.

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan "PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "UNDANG-UNDANG Darrrrat No. 16 Tahun 1955 tentang Perrrbahan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG No. 3 Tahun 1950 (Lembaran- Negara Tahun 1955 No. 52), Sebagai UNDANG-UNDANG (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam l,embaran Negara Republik lndonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2023 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO UNDANG-UNDANG ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Talrun L945. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 56 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA INDONESIA Perundang-undangan Hukum, ttd SK No l81504A Djaman