Langsung ke konten utama

Peraturan Menteri (PERMEN)

18.675 peraturan

PERMEN Nomor 02 Tahun 2022

Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR

Berlaku

PERMEN Nomor 01 Tahun 2022

Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2022 tentang PENYEDIAAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA UNTUK KEBUTUHAN MASYARAKAT DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Berlaku

PERMEN Nomor 01 Tahun 2022

Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2022 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DANPERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

Berlaku

PERMEN Nomor +93-pmk-010-2022 Tahun 2022

Peraturan Menteri Nomor +93-pmk-010-2022 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 49/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN PERDAGANGAN BEBASASEAN-HONG KONG, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (ASEAN-HONG KONG, CHINA FREE TRADE AGREEMENT)

Berlaku

PERMEN Nomor pm-99 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor pm-99 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA

Berlaku

PERMEN Nomor pm-98 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor pm-98 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PENERBANGAN MEDAN

Berlaku

PERMEN Nomor pm-97 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor pm-97 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR

Berlaku

PERMEN Nomor pm-96 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor pm-96 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

Berlaku

PERMEN Nomor pm-95 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor pm-95 Tahun 2021 tentang PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 TENTANG AERODROME

Berlaku

PERMEN Nomor pm-92 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor pm-92 Tahun 2021 tentang BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)

Berlaku

PERMEN Nomor pm-91 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor pm-91 Tahun 2021 tentang ZONASI DI KAWASAN PELABUHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAYANI ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Berlaku

PERMEN Nomor pm-90 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor pm-90 Tahun 2021 tentang PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 54 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) BAROMBONG

Berlaku

PERMEN Nomor pm-9 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor pm-9 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 1TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBANPELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI

Berlaku

PERMEN Nomor pm-89 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor pm-89 Tahun 2021 tentang PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 70 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) BANYUWANGI

Berlaku

PERMEN Nomor pm-88 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor pm-88 Tahun 2021 tentang PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 151 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA (STPI) CURUG

Berlaku

PERMEN Nomor pm-87 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor pm-87 Tahun 2021 tentang PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 69 TENTANG LISENSI, RATING, PELATIHAN, DAN KECAKAPAN PERSONEL NAVIGASI PENERBANGAN

Berlaku

PERMEN Nomor pm-86 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor pm-86 Tahun 2021 tentang PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171 TENTANG PENYELENGGARA KALIBRASI FASILITAS NAVIGASI PENERBANGAN

Berlaku

PERMEN Nomor pm-85 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor pm-85 Tahun 2021 tentang PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 143 TENTANG LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN BIDANG NAVIGASI PENERBANGAN

Berlaku

PERMEN Nomor pm-84 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor pm-84 Tahun 2021 tentang PENGATURAN LALU LINTAS DI RUAS JALAN NASIONAL CIAWI-PUNCAK NOMOR 074 DAN RUAS JALAN NASIONAL PUNCAK-BATAS KOTA CIANJUR NOMOR 075

Berlaku

PERMEN Nomor pm-83 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor pm-83 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Berlaku