Langsung ke konten utama

Peraturan Menteri (PERMEN)

18.691 peraturan

PERMEN Nomor 02-per-m-kukm-ii-2017 Tahun 2017

Peraturan Menteri Nomor 02-per-m-kukm-ii-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah NomOR 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Berlaku

PERMEN Nomor 02-m-ind-per-1-2017 Tahun 2017

Peraturan Menteri Nomor 02-m-ind-per-1-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri

Berlaku

PERMEN Nomor 01-prt-m-2017 Tahun 2017

Peraturan Menteri Nomor 01-prt-m-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha untuk Pengusahaan Jalan Tol

Berlaku

PERMEN Nomor 01-permentan-kr-020-1-2017 Tahun 2017

Peraturan Menteri Nomor 01-permentan-kr-020-1-2017 Tahun 2017 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Berlaku

PERMEN Nomor 01-per-m-kukm-i-2017 Tahun 2017

Peraturan Menteri Nomor 01-per-m-kukm-i-2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2017

Berlaku

PERMEN Nomor 01-m-ind-per-1-2017 Tahun 2017

Peraturan Menteri Nomor 01-m-ind-per-1-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban

Berlaku

PERMEN Nomor 01-m-dag-per-1-2017 Tahun 2017

Peraturan Menteri Nomor 01-m-dag-per-1-2017 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian

Berlaku

PERMEN Nomor 01 Tahun 2017

Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Legalisasi Dokumen pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berlaku

PERMEN Nomor pm99 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm99 Tahun 2016 tentang PERIZINAN DI BIDANG NAVIGASI PENERBANGAN DAN PUBLIKASI INFORMASI AERONAUTIKA (AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION (AIP)) INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM BERBASIS INTERNET (ON LINE SYSTEM)

Berlaku

PERMEN Nomor pm97 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm97 Tahun 2016 tentang STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA SENTANI JAYAPURA

Berlaku

PERMEN Nomor pm95 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm95 Tahun 2016 tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan

Berlaku

PERMEN Nomor pm94 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm94 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 137 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL

Berlaku

PERMEN Nomor pm93 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm93 Tahun 2016 tentang PROGRAM KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL

Berlaku

PERMEN Nomor pm92 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm92 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM77 TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI DAN SERTIFIKASI FASILITAS BANDAR UDARA

Berlaku

PERMEN Nomor pm91 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm91 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 174 Tahun 2015 tentang Pembatasan Usia Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (Ground Support Equipment/Gse) dan Kendaraan Operasional yang Beroperasi di Sisi Udara

Berlaku

PERMEN Nomor pm87 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm87 Tahun 2016 tentang TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BANDAR UDARA DAN PERSETUJUAN PENGEMBANGAN BANDAR UDARA

Berlaku

PERMEN Nomor pm85 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm85 Tahun 2016 tentang Komponen Biaya Kompensasi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut

Berlaku

PERMEN Nomor pm84 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm84 Tahun 2016 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Berlaku

PERMEN Nomor pm83 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm83 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN DEPO PETI KEMAS

Berlaku

PERMEN Nomor pm82 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm82 Tahun 2016 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Berlaku