Langsung ke konten utama

Peraturan Menteri (PERMEN)

18.695 peraturan

PERMEN Nomor 55 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berlaku

PERMEN Nomor 55 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Berlaku

PERMEN Nomor 55 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2016 tentang RINCIAN TUGAS BALAI PENGEMBANGAN MEDIA TELEVISI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Berlaku

PERMEN Nomor 55 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2016 tentang PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Berlaku

PERMEN Nomor 55 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2016 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Program Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2016

Berlaku

PERMEN Nomor 55 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Madiun Dengan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur

Berlaku

PERMEN Nomor 54-pmk-05-2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor 54-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97PMK052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Berlaku

PERMEN Nomor 54-permentan-pp-140-11-2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor 54-permentan-pp-140-11-2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 Tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian

Berlaku

PERMEN Nomor 54-permen-kp-2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor 54-permen-kp-2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2017

Berlaku

PERMEN Nomor 54-m-ind-per-7-2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor 54-m-ind-per-7-2016 Tahun 2016 tentang LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PIPA BAJA SALURAN AIR DENGAN ATAU TANPA LAPISAN SENG SECARA WAJIB

Berlaku

PERMEN Nomor 54-m-dag-per-7-2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor 54-m-dag-per-7-2016 Tahun 2016 tentang PENGAWASAN MUTU BAHAN OLAH KARET SPESIFIKASI TEKNIS YANG DIPERDAGANGKAN

Berlaku

PERMEN Nomor 54 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, Dan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Berlaku

PERMEN Nomor 54 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Kementerian Dalam Negeri

Berlaku

PERMEN Nomor 54 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Berlaku

PERMEN Nomor 54 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeriksaan Difteri Di Laboratorium

Berlaku

PERMEN Nomor 54 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jadwal Retensi Arsip dan Prosedur Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Berlaku

PERMEN Nomor 54 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan Dan Kebudayaan

Berlaku

PERMEN Nomor 53-pmk-02-2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor 53-pmk-02-2016 Tahun 2016 tentang PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Berlaku

PERMEN Nomor 53-permentan-ot-040-11-2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor 53-permentan-ot-040-11-2016 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Berlaku

PERMEN Nomor 53-permen-kp-2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor 53-permen-kp-2016 Tahun 2016 tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2017 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi Dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan

Berlaku