Peraturan Menteri (PERMEN)
18.695 peraturan
PERMEN Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
PERMEN Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2016 tentang STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG
PERMEN Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Harga dan Pengguna Gas Bumi Tertentu
PERMEN Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
PERMEN Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Near Field Communication
PERMEN Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2016 tentang GORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL “MARGO LARAS†DI PATI
PERMEN Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2016 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PERMEN Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2016 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
PERMEN Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember
PERMEN Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
PERMEN Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bahan Bakar Gas di Lingkungan kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
PERMEN Nomor 159-pmk-02-2016 Tahun 2016
Peraturan Menteri Nomor 159-pmk-02-2016 Tahun 2016 tentang Persyaratan Dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Hakim
PERMEN Nomor 158-pmk-02-2016 Tahun 2016
Peraturan Menteri Nomor 158-pmk-02-2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
PERMEN Nomor 157-pmk-02-2016 Tahun 2016
Peraturan Menteri Nomor 157-pmk-02-2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
PERMEN Nomor 156-pmk-05-2016 Tahun 2016
Peraturan Menteri Nomor 156-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan
PERMEN Nomor 155-pmk-07-2016 Tahun 2016
Peraturan Menteri Nomor 155-pmk-07-2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
PERMEN Nomor 154-pmk-07-2016 Tahun 2016
Peraturan Menteri Nomor 154-pmk-07-2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
PERMEN Nomor 153-pmk-07-2016 Tahun 2016
Peraturan Menteri Nomor 153-pmk-07-2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016
PERMEN Nomor 152-pmk-05-2016 Tahun 2016
Peraturan Menteri Nomor 152-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara Pada Kementerian Keuangan
PERMEN Nomor 151-pmk-08-2016 Tahun 2016
Peraturan Menteri Nomor 151-pmk-08-2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Investasi Di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak