Undang-Undang (UU)
1.862 peraturan
UU Nomor 18 Tahun 1982
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1982 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH DI PALU DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI MANADO
UU Nomor 17 Tahun 1982
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1982 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
UU Nomor 16 Tahun 1982
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1982 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN NUSA TENGGARA BARAT DI MATARAM DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DENPASAR
UU Nomor 15 Tahun 1982
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1982 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU DI BENGKULU DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
UU Nomor 14 Tahun 1982
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1982 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI JAMBI DI JAMBI DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
UU Nomor 13 Tahun 1982
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1982 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI RIAU DI PEKANBARU DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PADANG
UU Nomor 12 Tahun 1982
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1982 tentang PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1978/1979
UU Nomor 11 Tahun 1982
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1982 tentang PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1977/1978
UU Nomor 10 Tahun 1982
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1982 tentang PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1976/1977
UU Nomor 1 Tahun 1982
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN (VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY, 1961) DAN PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN KONSULER BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN (VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATION AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATION CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY,1963)
UU Nomor 8 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HUKUM ACARA PIDANA
UU Nomor 7 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN
UU Nomor 6 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang PENGESAHAN KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PEMBERANTASAN UANG PALSU BESERTA PROTOKOL (INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF COUNTERFEITING CURRENCY AND PROTOCOL, GENEVE 1929)
UU Nomor 5 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1981 tentang PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1973/1974
UU Nomor 4 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1981 tentang PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1972/1973
UU Nomor 3 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1980/1981
UU Nomor 2 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang METROLOGI LEGAL
UU Nomor 1 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1981/1982
UU Nomor 9 Tahun 1980
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1980 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PELEMBANG
UU Nomor 8 Tahun 1980
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN