Undang-Undang (UU)
1.862 peraturan
UU Nomor 1 Tahun 1967
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PENANAMAN MODAL ASING
UU Nomor 9 Tahun 1966
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang KEANGGOTAAN KEMBALI RI DALAM DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)
UU Nomor 8 Tahun 1966
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1966 tentang KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM BANK PEMBANGUNAN ASIA (ASIAN DEVOLEPMENT BANK)
UU Nomor 7 Tahun 1966
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1966 tentang PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENANG SOAL-SOAL KEUANGAN
UU Nomor 6 Tahun 1966
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang PEMBERIAN PENSIUN, TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNJANGAN KEPADA MILITER SUKARELA
UU Nomor 5 Tahun 1966
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1966 tentang PERSETUJUAN-PERSETUJUAN UNTUK MENORMALISASI HUBUNGAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA
UU Nomor 4 Tahun 1966
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI AMBON DANPERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MAKASAR
UU Nomor 3 Tahun 1966
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang KESEHATAN DJIWA
UU Nomor 2 Tahun 1966
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang HYGIENE
UU Nomor 14 Tahun 1966
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1966 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1967
UU Nomor 13 Tahun 1966
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1966 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS ANGGARAN MONETER TAHUN 1966
UU Nomor 12 Tahun 1966
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1966 tentang PENETAPAN ANGGARAN INDUK BESERTA TAMBAHAN DANPERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1965
UU Nomor 11 Tahun 1966
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS
UU Nomor 10 Tahun 1966
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 tentang KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG MENJELANG PEMILIHAN UMUM
UU Nomor 1 Tahun 1966
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1966 tentang PENARIKAN DIRI RI DARI KEANGGOTAAN DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)
UU Nomor 9 Tahun 1965
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II BATANG DENGAN MENGUBAHUNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKANDAERAH-DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGANPROPINSI JAWA TENGAH
UU Nomor 8 Tahun 1965
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN-BANGKO DAN DAERAH TINGKAT II TANJUNG JABUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA TENGAH
UU Nomor 7 Tahun 1965
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN-BANGKO DAN DAERAH TINGKAT II TANJUNG JABUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA TENGAH
UU Nomor 6 Tahun 1965
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II INDERAGIRI HILIR DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI SUMATERA TENGAH
UU Nomor 5 Tahun 1965
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang PEMBENTUKAN KOTAPRAJA PALANGKA RAYA DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 1959, TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1953, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI KALIMANTAN