Langsung ke konten utama

Undang-Undang (UU)

1.862 peraturan

UU Nomor 48 Tahun 1958

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. IX (PELABUHAN BELAWAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Berlaku

UU Nomor 47 Tahun 1958

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. VIII (PELABUHAN TELUK BAYUR) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Berlaku

UU Nomor 46 Tahun 1958

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. VII (PELABUHAN MAKASSAR) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Berlaku

UU Nomor 45 Tahun 1958

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. V (JAWATAN POS TELEGRAP DAN TELEPON) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Berlaku

UU Nomor 44 Tahun 1958

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. IV (PERCETAKAN NEGARA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Berlaku

UU Nomor 43 Tahun 1958

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN XV (KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Berlaku

UU Nomor 42 Tahun 1958

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN XIV (KEMENTERIAN AGAMA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Berlaku

UU Nomor 41 Tahun 1958

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN XIII (KEMENTERIAN PERBURUHAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Berlaku

UU Nomor 40 Tahun 1958

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN XII (KEMENTERIAN SOSIAL) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Berlaku

UU Nomor 4 Tahun 1958

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1958 tentang PENETAPAN QUOTUNDANGUNDANG DARURAT NO7 TAHUN 1953 TENTANG ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PEMBELIAN PENYERAHAN DAN PENGUASAAN KEPUNYAAN PERSEDIAAN ATAU DALAM MILIK PENYIMPANAN PENGANGKUTAN ATAU PEMBAWAAN KAWATTEMBAGA DENGAN TIDAK MEMPUNYAI IDZINQUOT LEMBARANNEGARA TAHUN 1953 NO51 SEBAGAI UNDANGUNDANG

Berlaku

UU Nomor 39 Tahun 1958

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN XI (KEMENTERIAN KESEHATAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Berlaku

UU Nomor 38 Tahun 1958

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN X (KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Berlaku

UU Nomor 37 Tahun 1958

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN IX (KEMENTERIAN PENERANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Berlaku

UU Nomor 36 Tahun 1958

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN VIIIB (KEMENTERIAN PERHUBUNGAN-JAWATAN PENGAWASAN PELAYARAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Berlaku

UU Nomor 35 Tahun 1958

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN VIIIA (KEMENTERIAN PERHUBUNGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Berlaku

UU Nomor 34 Tahun 1958

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN VII (KEMENTERIAN KEHAKIMAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Berlaku

UU Nomor 33 Tahun 1958

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN VI (KEMENTERIAN PERTAHANAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Berlaku

UU Nomor 32 Tahun 1958

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN VB (KEMENTERIAN PEREKONOMIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Berlaku

UU Nomor 31 Tahun 1958

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN VA (KEMENTERIAN PERTANIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Berlaku

UU Nomor 30 Tahun 1958

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN IVA (URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH) YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Berlaku