Undang-Undang (UU)
1.862 peraturan
UU Nomor 2 Tahun 1956
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1956 tentang PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM (UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1953, LEMBARAN-NEGARA NO. 29 TAHUN 1953) *)
UU Nomor 18 Tahun 1956
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang ERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI INTERNASIONAL NO. 98 MENGENAI BERLAKUNYA DASAR-DASAR DARIPADA HAK UNTUK BERORGANISASI DAN BERUNDING BERSAMA
UU Nomor 17 Tahun 1956
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1956 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN INDISCHE TARIEFWET (STAATSBLAD 1942 NO. 487)
UU Nomor 16 Tahun 1956
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1956 tentang PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN ORDONANSI CUKAI TEMBAKAU (STAATSBLAD 1932 NO. 517)
UU Nomor 15 Tahun 1956
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956 tentang PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI IRIAN BARAT
UU Nomor 14 Tahun 1956
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956 tentang PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN
UU Nomor 13 Tahun 1956
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956 tentang PEMBATALAN HUBUNGAN INDONESIA-NEDERLAND BERDASARKAN PERJANJIAN KONPERENSI MEJA BUNDAR
UU Nomor 12 Tahun 1956
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH
UU Nomor 11 Tahun 1956
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1956 tentang PEMBELANJAAN PENSIUN
UU Nomor 10 Tahun 1956
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1956 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1954 TENTANG DASAR HUKUM KEPUTUSAN KEPALA DAERAH OTONOM DALAM KEADAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DEWAN PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA ATAU TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG DAN TENTANG PERATURAN PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM KEADAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DEWAN PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA ATAU TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA *)
UU Nomor 1 Tahun 1956
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NO.20 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA NO.31 TAHUN 1950)TENTANG PEMERINTAHAN JAKARTA RAYA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
UU Nomor 9 Tahun 1955
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 3 JO. NO. 19 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
UU Nomor 8 Tahun 1955
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 10 TAHUN 1951 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GAJI MILITER 1950, SEPERTI YANG TERMUAT DALAM UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NO.5 TAHUN 1950 DAN DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NO. 27 TAHUN 1950, SEBAGAI UNDANG-UNDANG)
UU Nomor 7 Tahun 1955
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 33 TAHUN 1950 UNTUK MENCABUT KEMBALI UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NO.6 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN GUBERNUR MILITER IBU KOTA, SEBAGAI UNDANG-UNDANG)
UU Nomor 6 Tahun 1955
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1955 tentang BIAYA SURAT KENAL LAHIR DAN SURAT KENAL MATI)
UU Nomor 5 Tahun 1955
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA NO. 36 TAHUN 1953 ), TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS KETUA DAN BEKAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA)
UU Nomor 4 Tahun 1955
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1955 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 9 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NO. 59 TAHUN 1952) TENTANG PENYELESAIAN HUTANG NEGARA DI ZAMAN REVOLUSI SEBAGAI UNDANG-UNDANG)
UU Nomor 3 Tahun 1955
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI BEA-KELUAR-UMUM 1949)
UU Nomor 2 Tahun 1955
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI BEA-STATISTIK)
UU Nomor 12 Tahun 1955
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1954 (TENTANG MENGUBAH "INDONESISCHE COMPTABILTEITSWET" (STAATSBLAD 1925 NO. 448) DAN "INDONESISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419) SEBAGAI UNDANG-UNDANG)