Langsung ke konten utama

Peraturan Presiden (PERPRES)

2.549 peraturan

PERPRES Nomor 91 Tahun 2024

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Berlaku

PERPRES Nomor 90 Tahun 2024

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Berlaku

PERPRES Nomor 9 Tahun 2024

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Berlaku

PERPRES Nomor 89 Tahun 2024

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2024 tentang RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL DANAU TOBA TAHUN 2024 - 2044

Berlaku

PERPRES Nomor 88 Tahun 2024

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2024 tentang RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL BOROBUDUR-YOGYAKARTA-PRAMBANAN TAHUN 2024-2044

Berlaku

PERPRES Nomor 87 Tahun 2024

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2024 tentang RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL RAJA AMPAT TAHUN 2024 - 2044

Berlaku

PERPRES Nomor 86 Tahun 2024

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2024 tentang INSENTIF KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUMTAHUN 2024

Berlaku

PERPRES Nomor 85 Tahun 2024

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2024 tentang RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN BANJARMASIN, BANJARBARU, BANJAR, BARITO KUALA, DAN TANAH LAUT

Berlaku

PERPRES Nomor 84 Tahun 2024

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI DAN FASILITAS BAGI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

Berlaku

PERPRES Nomor 83 Tahun 2024

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang BADAN GIZI NASIONAL

Berlaku

PERPRES Nomor 82 Tahun 2024

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang KANTOR KOMUNIKASI KEPRESIDENAN

Berlaku

PERPRES Nomor 81 Tahun 2024

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL

Berlaku

PERPRES Nomor 80 Tahun 2024

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2OL6 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Berlaku

PERPRES Nomor 8 Tahun 2024

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2005 TENTANG KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Berlaku

PERPRES Nomor 79 Tahun 2024

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2024 tentang PENDANAAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR MELALUI PENGELOLAAN PEROLEHAN PENINGKATAN NILAI KAWASAN

Berlaku

PERPRES Nomor 78 Tahun 2024

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2024 tentang TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Berlaku

PERPRES Nomor 77 Tahun 2024

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2024 tentang PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN FASILITAS PERSEMAIAN PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Berlaku

PERPRES Nomor 76 Tahun 2024

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2023 TENTANG PENGALOKASIAN LAHAN BAGI PENATAAN INVESTASI

Berlaku

PERPRES Nomor 75 Tahun 2024

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang PERCEPATAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA

Berlaku

PERPRES Nomor 74 Tahun 2024

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2024 tentang PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE ELEWNTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMRNT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KESEBELAS KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)

Berlaku