Undang-Undang (UU)
1.862 peraturan
UU Nomor 23 Tahun 1953
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1953 tentang KEWAJIBAN MELAPORKAN PERUSAHAAN
UU Nomor 22 Tahun 1953
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1953 tentang PEMBUBARAN KOMISI URUSAN PERBURUHAN
UU Nomor 21 Tahun 1953
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1953 tentang PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SURIA
UU Nomor 20 Tahun 1953
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1953 tentang PENGESAHAN PERJANJIAN PINJAMAN TAMBAHAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN EXPORT-IMPORT BANK OF WASHINGTON
UU Nomor 2 Tahun 1953
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1953 tentang MENGUBAH DAN MENAMBAH ORDONANSI PAJAK RUMAH TANGGA 1908
UU Nomor 19 Tahun 1953
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1953 tentang PENGUBAHAN BEA PEMBUBARAN YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 5 AYAT 2 �JACHTORDONNANTIE JAVA EN MADURA 1940� (STAATSBLAD 1939 NR 733)
UU Nomor 18 Tahun 1953
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1953 tentang MERAWAT ORANG-ORANG MISKIN DAN ORANG-ORANG YANG KURANG MAMPU
UU Nomor 17 Tahun 1953
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1953 tentang AKIBAT-AKIBAT DARI PADA UNDANG-UNDANG TENTANG KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG UNTUK TETAP DALAM DINAS KETENTARAAN
UU Nomor 15 Tahun 1953
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1953 tentang PENERIMAAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG SUKARELA
UU Nomor 14 Tahun 1953
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1953 tentang PERLAKUAN TERHADAP ANGGOTA ANGKATAN PERANG YANG DIPERHENTIKAN DARI DINAS KETENTARAAN KARENA TIDAK MEMPERBAHARUI IKATAN DINAS
UU Nomor 13 Tahun 1953
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1953 tentang PENETAPAN PERATURAN DALAM UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 84 TAHUN 1952) TENTANG KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG UNTUK TETAP DALAM DINAS KETENTARAAN SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU Nomor 11 Tahun 1953
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA PENETAPAN PERATURAN DALAM UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1950 TENTANG PENERIMAAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG R.I.S. (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 5 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU Nomor 10 Tahun 1953
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1953 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
UU Nomor 1 Tahun 1953
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENIMBUNAN BARANG-BARANG (UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 17 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU Nomor 9 Tahun 1952
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1952 tentang PERUBAHAN ATAS ORDONANSI PAJAK PERSEROAN TAHUN 1925
UU Nomor 8 Tahun 1952
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1952 tentang PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING TAHUN 1952
UU Nomor 7 Tahun 1952
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1952 tentang MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 14 TAHUN 1951 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING ATAS TAHUN 1951 SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU Nomor 6 Tahun 1952
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1952 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG NR 6 TAHUN 1951 UNTUK MENGUBAH "GRONDHUUR ORDONANTIE" (STBL 1918 NR 88) DAN "VORSTENLANDSCH GRONDHUURREGLEMENT" (STBL. 1918 NR 20)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU Nomor 5 Tahun 1952
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1952 tentang PEMBEBASAN BEA-MASUK UNTUK BARANG-BARANG BERUPA KIRIMAN-KIRIMAN HADIAH YANG BERTUJUAN KESEJAHTERAAN ROHANI PENDUDUK, MAKSUD AMAL ATAU KEBUDAYAAN
UU Nomor 4 Tahun 1952
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1952 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG, UNDANG-UNDANG DARURAT DAN ORDONANSI-ORDONANSI MENGENAI MASALAH-MASALAH PAJAK, DIKELUARKAN SEBELUM PEMBENTUKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 36 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG