Undang-Undang (UU)
1.862 peraturan
UU Nomor 7 Tahun 1951
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG LALU-LINTAS JALAN (WEGVERKEERSORDONNANTIE, STAATSBLAD 1933 NO. 86)
UU Nomor 6 Tahun 1951
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1951 tentang GAJI DAN TUNJANGAN KEPADA KETUA, TUNJANGAN-TUNJANGAN, BIAYA PERJALANAN DAN PENGINAPAN KEPADA ANGGAUTA-ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
UU Nomor 5 Tahun 1951
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1951 tentang MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR. 26 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA NR. 48 TAHUN 1950), MENGENAI PENGESAHAN DAN PENGAKUAN HUTANG TERHADAP KERAJAA BELANDA SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU Nomor 4 Tahun 1951
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1951 tentang MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PERJANJIAN PINJAMAN ANTARA PEMERINTAH KERAJAAN NEDERLAND DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
UU Nomor 3 Tahun 1951
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENGAWASAN PERBURUHAN TAHUN 1948 NR. 23 DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA
UU Nomor 24 Tahun 1951
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK N.V.
UU Nomor 23 Tahun 1951
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1951 tentang PENYERAHAN URUSAN PENILIKAN PILEM KEPADA KEMENTRIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN
UU Nomor 22 Tahun 1951
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1951 tentang MENETAPKAN \"UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN KEJAHATAN-KEJAHATAN DAN PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN DALAM MASA PEKERJAAN OLEH PARA PEJABAT YANG MENURUT PASAL 148 KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DALAM TINGKAT PERTAMA DAN TERTINGGI DIA
UU Nomor 21 Tahun 1951
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1951 tentang PENGHAPUSAN \"CENTRALE VERKOOPORGANISTIE VAN ONDERNEMINGSLANDBOUWPRODUCTEN (C.V.O.)\"
UU Nomor 20 Tahun 1951
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1951 tentang PEMBEBASAN CUKAI GUNA PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMATIK ATAU KONSULER DARI NEGERI-NEGERI ASING YANG MENJALANKAN TUGASNYA DINEGERI INI
UU Nomor 2 Tahun 1951
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KECELAKAAN TAHUN 1947 NR. 33, DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA
UU Nomor 19 Tahun 1951
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1951 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NR 32 TAHUN 1950 TENTANG PENGGABUNGAN PULAU WEH KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU Nomor 17 Tahun 1951
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951 tentang MENETAPKAN \"UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGELUARAN UANG KERTAS ATAS TANGGUNGAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT\" SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU Nomor 16 Tahun 1951
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1951 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 22 TAHUN 1950 TENTANG ENURUNAN CUKAI TEMBAKAU SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU Nomor 15 Tahun 1951
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1951 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN ORDONANSI PAJAK PERALIHAN 1944, ORDONANSI PAJAK UPAH DAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932 (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 37 TAHUN 1950 SEPERTI DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 5 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-
UU Nomor 14 Tahun 1951
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1951 tentang PENGGANTIAN PAJAK BUMI DENGAN PAJAK PERALIHAN 1944
UU Nomor 13 Tahun 1951
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1951 tentang MENETAPKAN \"UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA\" SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UU Nomor 12 Tahun 1951
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang PENGHAPUSAN BADAN HUKUM \"ALGEMEENE VOLKSCREDIETBANK\"
UU Nomor 10 Tahun 1951
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1951 tentang MENGATUR TENAGA DOKTER PARTIKULIR DALAM KEADAAN GENTING
UU Nomor 1 Tahun 1951
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KERJA TAHUN 1948 NR. 12 DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA