Langsung ke konten utama

Undang-Undang Darurat (UUDRT)

109 peraturan

UUDRT Nomor 8 Tahun 1958

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958 tentang PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1955 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 27) TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI

Berlaku

UUDRT Nomor 7 Tahun 1958

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 tentang PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA SEBAGAI TERMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1949

Berlaku

UUDRT Nomor 6 Tahun 1958

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1958 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 65 TAHUN 1958 TENTANG PEMBERIAN TANDA-TANDA KEHORMATAN BINTANG SAKTI DAN BINTANG DARMA

Berlaku

UUDRT Nomor 5 Tahun 1958

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1958 tentang KEDUDUKAN HUKUM APOTEK DARURAT

Berlaku

UUDRT Nomor 4 Tahun 1958

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1958 tentang PENGUBAHAN "UNDANG-UNDANG MATA UANG TAHUN 1953" (UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 1953, LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1953 NO. 77)

Berlaku

UUDRT Nomor 3 Tahun 1958

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 tentang URUSAN PERUMAHAN

Berlaku

UUDRT Nomor 2 Tahun 1958

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1958 tentang TANDA-TANDA PENGHARGAAN UNTUK ANGGOTA ANGKATAN PERANG

Berlaku

UUDRT Nomor 1 Tahun 1958

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 tentang HUKUM ACARA PIDANA PADA PENGADILAN KETENTARAAN

Berlaku

UUDRT Nomor 9 Tahun 1957

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1957 tentang PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MASA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN

Berlaku

UUDRT Nomor 8 Tahun 1957

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1957 tentang PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA JAKARTA RAYA

Berlaku

UUDRT Nomor 7 Tahun 1957

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1957 tentang DEWAN NASIONAL

Berlaku

UUDRT Nomor 6 Tahun 1957

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957 tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1951 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH 1956 (UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1957)

Berlaku

UUDRT Nomor 5 Tahun 1957

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang PENGUBAHAN KEDUDUKAN WILAYAH DAERAH-DAERAH ENCALVE IMOGIRI, KOTA GEDE DAN NGAWEN

Berlaku

UUDRT Nomor 4 Tahun 1957

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1957 tentang PEMBUBARAN DAERAH BONE DAN PEMBENTUKAN DAERAH BONE, DAERAH WAJO DAN DAERAH SOPPENG

Berlaku

UUDRT Nomor 3 Tahun 1957

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang PEMBUBARAN DAERAH LUWU DAN PEMBENTUKAN DAERAH TANA TORAJA DAN DAERAH LUWU

Berlaku

UUDRT Nomor 27 Tahun 1957

Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957 tentang PENAGIHAN PAJAK NEGARA DENGAN SURAT-PAKSA

Berlaku

UUDRT Nomor 26 Tahun 1957

Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang ANGGOTA ANGKATAN PERANG BERDASARKAN IKATAN DINAS SUKARELA (MILITER SUKARELA)

Berlaku

UUDRT Nomor 25 Tahun 1957

Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1957 tentang PENGHAPUSAN MONOPOLI GARAM DAN PEMBIKINAN GARAM RAKYAT

Berlaku

UUDRT Nomor 24 Tahun 1957

Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1957 tentang MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 15 TAHUN 1957 (LEMBARAN-NEGARA 1957 NO. 62) TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE

Berlaku

UUDRT Nomor 23 Tahun 1957

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE II DALAM WILAYAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE I MALUKU

Berlaku