Langsung ke konten utama

Undang-Undang Darurat (UUDRT)

109 peraturan

UUDRT Nomor 2 Tahun 1956

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1956 tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA NO.4 TAHUN 1956)

Berlaku

UUDRT Nomor 1 Tahun 1956

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 8 TAHUN 1954 TENTANG PENYELESAIAN SOAL PEMAKAIAN TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKYAT

Berlaku

UUDRT Nomor 9 Tahun 1955

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955 tentang KEPENDUDUKAN ORANG ASING

Berlaku

UUDRT Nomor 8 Tahun 1955

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang INDAK PIDANA IMIGRASI

Berlaku

UUDRT Nomor 7 Tahun 1955

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI

Berlaku

UUDRT Nomor 6 Tahun 1955

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA NO. 48 TAHUN 1953 )

Berlaku

UUDRT Nomor 5 Tahun 1955

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1955 tentang MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN

Berlaku

UUDRT Nomor 4 Tahun 1955

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1955 tentang LARANGAN UNTUK MENGUMPULKAN UANG LOGAM YANG SAH DAN MEMPERHITUNGKAN AGIO PADA WAKTU PENUKARAN ALAT-ALAT PEMBAYARAN YANG SAH

Berlaku

UUDRT Nomor 3 Tahun 1955

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1955 tentang PENUNJUKAN PELABUHAN PALEMBANG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419)

Berlaku

UUDRT Nomor 20 Tahun 1955

Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1955 tentang PERATURAN SEMENTARA MENGENAI KEDUDUKAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG DALAM DINAS KETENTARAAN SESUDAH AKHIR TAHUN 1955

Berlaku

UUDRT Nomor 2 Tahun 1955

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1955 tentang BANK NEGARA INDONESIA

Berlaku

UUDRT Nomor 19 Tahun 1955

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang PENJUALAN RUMAH-RUMAH NEGERI KEPADA PEGAWAI NEGERI

Berlaku

UUDRT Nomor 18 Tahun 1955

Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1955 tentang PEEUBAHAN JUMLAH ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA, PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

Berlaku

UUDRT Nomor 17 Tahun 1955

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 tentang PERPANJANGAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 6 UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPINSI DI JAWA

Berlaku

UUDRT Nomor 16 Tahun 1955

Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPINSI DI SUMATERA

Berlaku

UUDRT Nomor 15 Tahun 1955

Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1955 tentang MENGHENTIKAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1955 TENTANG MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NO. 24)

Berlaku

UUDRT Nomor 14 Tahun 1955

Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1955 tentang PENUNJUKAN BAGIAN PEMBIKINAN SERA DAN VAKSIN DARI PADA LEMBAGA PASTEUR DI BANDUNG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419)

Berlaku

UUDRT Nomor 13 Tahun 1955

Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1955 tentang PENCABUTAN DAN PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA 1953 NO.44)

Berlaku

UUDRT Nomor 12 Tahun 1955

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1955 tentang PEROBAHAN PASAL 4 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA NO.42 TAHUN 1953)

Berlaku

UUDRT Nomor 11 Tahun 1955

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA NO.9 TAHUN 1951) TENTANG TINDAKAN-TINDAKAN SEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KESATUAN SUSUNAN, KEKUASAAN DAN ACARA PENGADILAN-PENGADILAN SIPIL

Berlaku