Langsung ke konten utama

Peraturan Menteri (PERMEN)

18.675 peraturan

PERMEN Nomor pm-18 Tahun 2022

Peraturan Menteri Nomor pm-18 Tahun 2022 tentang SISTEM IDENTIFIKASI OTOMATIS BAGI KAPAL YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

Berlaku

PERMEN Nomor pm-17 Tahun 2022

Peraturan Menteri Nomor pm-17 Tahun 2022 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Berlaku

PERMEN Nomor pm-16 Tahun 2022

Peraturan Menteri Nomor pm-16 Tahun 2022 tentang RANCANG BANGUN DAN REKAYASA SARANA PERKERETAAPIAN

Berlaku

PERMEN Nomor pm-15 Tahun 2022

Peraturan Menteri Nomor pm-15 Tahun 2022 tentang KONVERSI KENDARAAN BERMOTOR SELAIN SEPEDA MOTOR DENGAN PENGGERAK MOTOR BAKAR MENJADI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

Berlaku

PERMEN Nomor pm-14 Tahun 2022

Peraturan Menteri Nomor pm-14 Tahun 2022 tentang AKREDITASI PENYELENGGARA PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG TRANSPORTASI DARAT

Berlaku

PERMEN Nomor pm-13 Tahun 2022

Peraturan Menteri Nomor pm-13 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 41 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

Berlaku

PERMEN Nomor pm-12 Tahun 2022

Peraturan Menteri Nomor pm-12 Tahun 2022 tentang KELAIKLAUTAN KAPAL KECEPATAN TINGGI BERBENDERA INDONESIA

Berlaku

PERMEN Nomor pm-1 Tahun 2022

Peraturan Menteri Nomor pm-1 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 84 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Berlaku

PERMEN Nomor per-7-mbu-09-2022 Tahun 2022

Peraturan Menteri Nomor per-7-mbu-09-2022 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-11/MBU/07/2021 TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHAMILIK NEGARA

Berlaku

PERMEN Nomor per-6-mbu-09-2022 Tahun 2022

Peraturan Menteri Nomor per-6-mbu-09-2022 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-05/MBU/04/2021 TENTANG PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Berlaku

PERMEN Nomor per-5-mbu-09-2022 Tahun 2022

Peraturan Menteri Nomor per-5-mbu-09-2022 Tahun 2022 tentang PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Berlaku

PERMEN Nomor per-4-mbu-06-2022 Tahun 2022

Peraturan Menteri Nomor per-4-mbu-06-2022 Tahun 2022 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Berlaku

PERMEN Nomor per-3-mbu-03-2022 Tahun 2022

Peraturan Menteri Nomor per-3-mbu-03-2022 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-05/MBU/10/2019 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Berlaku

PERMEN Nomor per-2-mbu-02-2022 Tahun 2022

Peraturan Menteri Nomor per-2-mbu-02-2022 Tahun 2022 tentang BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Berlaku

PERMEN Nomor per-1-mbu-01-2022 Tahun 2022

Peraturan Menteri Nomor per-1-mbu-01-2022 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA

Berlaku

PERMEN Nomor 99-pmk-05-2022 Tahun 2022

Peraturan Menteri Nomor 99-pmk-05-2022 Tahun 2022 tentang TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA DENPASARPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Berlaku

PERMEN Nomor 99 Tahun 2022

Peraturan Menteri Nomor 99 Tahun 2022 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DENGAN KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

Berlaku

PERMEN Nomor 98-pmk-010-2022 Tahun 2022

Peraturan Menteri Nomor 98-pmk-010-2022 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

Berlaku

PERMEN Nomor 98 Tahun 2022

Peraturan Menteri Nomor 98 Tahun 2022 tentang BATAS DAERAH KOTA LANGSA DENGAN KABUPATEN ACEH TIMUR DI ACEH

Berlaku

PERMEN Nomor 97-pmk-02-2022 Tahun 2022

Peraturan Menteri Nomor 97-pmk-02-2022 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN (LIGHT RAIL TRANSIT) TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI

Berlaku